KotakGame

Nepal memasuki babak baru dalam sejarah politiknya ketika Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September 2025. Ini bukan hanya soal pergantian pemimpin, tapi juga momen unik di mana Gen Z dan aktivisme digital mengambil alih kendali, menuntut anti-korupsi dan perubahan cepat setelah gelombang protes yang memicu kekacauan sosial dan kerusakan besar.

Protes yang digerakkan terutama oleh kelompok muda ini meledak menyusul pelarangan mendadak terhadap sejumlah media sosial populer. Larangan ini menjadi pemicu kemarahan luas, meluas menjadi tuduhan korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan ekonomi. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota, melibatkan perusakan gedung pemerintahan seperti parlemen dan istana administrasi, serta bentrokan keras dengan aparat keamanan. Setidaknya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 mengalami luka-luka.

Dalam kekosongan kepemimpinan dan rasa ketidakpercayaan terhadap politik tradisional, Gen Z Nepal menggunakan Discord sebagai platform untuk menggelar pemungutan suara virtual memilih calon PM sementara. Server komunitas yang dikelola oleh kelompok Hami Nepal dengan anggota lebih dari 160.000 orang mengadakan debat publik, diskusi, hingga voting dalam kanal yang dinamai Youths Against Corruption. Dari sana muncul beberapa nama kandidat, namun Karki mendapatkan dukungan kuat karena reputasinya yang bersih, integritasnya saat menjabat Hakim Agung, dan sejarahnya dalam kasus-kasus anti korupsi.

Penunjukan Karki bukan hanya simbol. Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, pihak militer, dan para perwakilan protes sepakat bahwa pemerintahan sementara dipimpin seseorang yang dipercaya pihak publik. Karki, yang saat ini berusia 73 tahun, menyatakan bahwa kabinet sementara akan bekerja untuk menyelenggarakan pemilu umum pada Maret 2026, setelah melaksanakan mandat pendek yakni meredam konflik, memperbaiki regulasi pengadaan publik, dan menangani korban kerusuhan.

Tugas pertama Karki adalah menjaga ketenangan nasional dan memastikan bahwa mereka yang terluka atau kehilangan dalam protes akan mendapat kompensasi. Pemilik rumah dan aset yang rusak juga menghadapi proses penggantian. Pemerintah sementara juga berkomitmen melakukan audit terhadap struktur pemerintahan lama untuk mendeteksi kebocoran dana publik dan nepotisme, dua isu yang menjadi pemicu utama kemarahan publik.

Baca ini juga :

» Jason Citron Mundur dari Jabatan CEO Discord, Ingin Fokus ke Keluarga dan Main Game
» Discord Wacana Membuka IPO, Gamers Khawatir Kualitas Aplikasi Merosot
» Baru Saja Dibuka, Server Discord Resmi Milik Rockstar Langsung Rusuh Oleh Fans GTA
» Sony Umumkan Update Baru yang Bikin Pengguna Bisa Join Voice Chat Discord Langsung Dari PS5!
» Data Pengguna Discord Termasuk Chat Dicuri dan Dijual Di Website! Sedang Dalam Investigasi Discord

Respons masyarakat menunjukkan campuran kegembiraan, harapan, sekaligus skeptisisme. Banyak yang menyambut baik bahwa protes bisa menghasilkan perubahan nyata dan menunjukkan bahwa generasi muda punya kekuatan. Tetapi juga ada kekhawatiran: apakah Karki akan benar-benar bebas dari tekanan partai politik lama dan militer? Bagaimana keamanan digital akan dijaga? Bagaimana kejelasan roadmap menuju pemilu dan reformasi? Semua pertanyaan ini menjadi ujian nyata kepemimpinan barunya.

Pembersihan pemerintahan, transparansi, dan keadilan akan menjadi tolok ukur. Ini bukan hanya tentang sosok wanita pertama yang jadi PM Nepal, tetapi apakah transformasi sosial dan politik yang diinginkan benar-benar bisa dijalankan. Dalam suasana setelah kerusuhan dan kehilangan, Jong generasi berharap agar keputusan virtual melalui Discord bukan sekadar simbol, tapi permulaan dari sistem yang lebih merata, responsif, dan akuntabel.

Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.