KotakGame

Mulai 25 Oktober, Tiongkok memberlakukan aturan baru bagi influencer — sebuah kebijakan yang langsung memicu perdebatan sengit di media sosial.

Inti aturannya: siapa pun yang membuat konten terkait topik sensitif seperti kesehatan, hukum, pendidikan, atau keuangan, wajib memiliki kualifikasi formal di bidang tersebut. Langkah dari Cyberspace Administration of China (CAC) ini bertujuan menekan misinformasi, namun di saat yang sama memantik diskusi global soal sensor, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab moral para influencer dalam membentuk opini publik.

» Pabrik Robot Humanoid Pertama Dunia Beroperasi Cetak 1 Unit Tiap 10 Menit
» Data Pengguna T1 Phone Bocor, Trump Mobile Malah Blunder Hadapi Krisis PR
» Pria di Tiongkok Ajukan Cerai Setelah Istri Habiskan Tabungan Keluarga untuk Donasi ke Streamer Pria
» Pemerintah China Aktif Dukung Developer Game Dengan Dana dan Fasilitas Gratis
» Awas! Harga HP China Diprediksi Meroket, Bos Xiaomi Beri Peringatan Keras

Dalam aturan baru ini, kreator yang ingin membahas topik regulatif harus dapat menunjukkan bukti kompetensi — berupa ijazah, lisensi, atau sertifikasi profesi. Platform seperti Douyin, Bilibili, dan Weibo juga diwajibkan ikut menyaring dan memverifikasi kredensial tersebut, serta memastikan konten memakai sitasi yang benar dan disclaimer yang jelas. Misalnya, kreator harus menandai ketika informasi diambil dari studi, atau ketika bagian konten menggunakan elemen dramatisasi berbasis AI.

Kewajiban edukasi tidak hanya dibebankan ke kreator. Platform juga harus mendidik para pengguna soal etika dan risiko berbagi informasi. Di saat bersamaan, CAC turut melarang promosi layanan dan produk kesehatan — termasuk suplemen dan makanan kesehatan — demi membasmi iklan terselubung yang sering “menyamar” sebagai konten edukasi medis.