KotakGame

Pada 8 April 2026, perwakilan berbagai developer game Indonesia, Asosiasi Game Indonesia (AGI), dan Komdigi kumpul bareng buat ngebahas IGRS dan terutama isu Refused Classification (RC) yang bikin heboh komunitas game lokal. Dari pemerintah hadir Sonny Hendra Sudaryana (Direktur Ekosistem Digital Komdigi), Tita Ayuditya Surya (Lead Game Komdigi), Alfreno Kautsar Ramadhan (Stafsus Komdigi), dan Luat S.P. Sihombing (Direktur Game dari Kemenparekraf). Dari sisi industri ada Nanda (Gamecom), Adam (Arsanesia), Kris (Toge Productions), Vincent (Agate), dan Dany (Game Dev Jakarta) yang jadi wakil suara developer.

Kmaren bareng teman2 gamedev dan @asosiasigame_id berdialog bersama Komdigi perihal IGRS.

Yg dibahas antara lain: keresahan mengenai RC, penilaian klasifikasi, dan apa yg terjadi di Steam. Semoga bisa menjadi lebih baik.

Penjelasan detailnya bisa lihat videonya mas @Ardisaz https://t.co/qzQ3VyB7qU pic.twitter.com/wDmM2X8N1z

— Kris Antoni - Toge Productions (@kerissakti) April 9, 2026

Tita dari Komdigi menjelaskan tujuan utama IGRS. Menurutnya, IGRS dibuat sebagai referensi buat milih konten, bukan langsung alat pemblokiran. Ibarat label di cover game, orang tua dan pemain bisa lihat rating dan deskripsi konten dulu sebelum mutusin mau main atau ngasih game itu ke anak. Jadi fokus resminya adalah transparansi dan panduan, bukan sensor terang-terangan.

Sonny dari Komdigi nambahin satu dimensi lain, yaitu IGRS juga diklaim jadi alat buat nge-boost pertumbuhan ekonomi digital. Dia pakai analogi anak yang punya alergi: “orang tua harus baca label makanan biar tahu aman atau enggak”. Dengan cara yang sama, label rating di game diharapkan bikin ekosistem lebih tertata dan bikin regulator, investor, serta masyarakat merasa lebih tenang. Dalam pandangan mereka, sistem yang rapi justru bisa bantu industri tumbuh.

Masuk ke sesi tanggapan, nada dari para developer jauh lebih kritis. Nanda dari Gamecom terang-terangan nolak RC. Menurutnya, RC berpotensi mengerem pertumbuhan industri game dan bikin regenerasi developer mandek. Kalau status RC bisa bikin game sulit diakses atau bahkan keblokir, developer baru bisa mikir dua kali buat serius bangun studio di Indonesia.

Adam dari Arsanesia bahkan cerita kalau dia sudah lama ikut diskusi soal IGRS dengan Kominfo. Ia mengakui bikin sistem rating nasional itu memang rumit, tapi hasil uji coba rating privat pertama masih terlalu umum dan minim konteks soal isi game. Elemen konten yang kompleks sering disapu jadi label yang sederhana banget. Kalau output kayak gini nanti dipakai buat dasar kebijakan, risiko salah paham jadi besar.

Kemudian Kris dari Toge Productions juga keras menolak RC dan menyoroti potensi blocking dan sensor yang skalanya bisa besar banget. Menurutnya, kalau suatu saat ada regulasi baru yang lebih ketat, dampaknya bisa nyentuh ratusan bahkan jutaan game dari luar Indonesia. Ini bukan cuma masalah developer lokal, tapi juga akses pemain Indonesia ke ekosistem game global.

Baca ini juga :

» Steam Controller Baru Rilis, Langsung Jadi Korban Scalper!
» Tersangka Pelaku Penembak Donald Trump Ternyata Seorang Developer Game!
» Manager Age Rating Riot Games Kritik Komdigi Terkait IGRS
» Viral Isu Kebocoran Data, Komdigi Stop IGRS Sementara
» Siap-Siap Baper! Dua Game Klasik "The Prince of Tennis" Segera Hadir di Switch & Steam

Lebih lanjut Vincent dari Agate melihat masalah dari sisi filter dan hukum. Baginya, IGRS seharusnya cuma jadi filter, bukan alat buat ngecap game sebagai pornografi atau konten terlarang. Dirinya khawatir karena sistem survei dan review IGRS masih terlalu generic. Tidak semua game dengan nudity sebagian bisa langsung dikategorikan porn, apalagi hukum di Indonesia sudah menjelaskan batasan pornografi dengan cukup detail.

Dany dari komunitas Game Dev Jakarta juga menolak RC dan menyoroti dampaknya ke keberlangsungan karier developer. Kalau RC bisa dipakai buat ngeblok karya orang, pertanyaannya sederhana: bagaimana developer bisa merasa aman jual game dan berkembang di Indonesia? Tanpa kepastian akses ke pasar, developer cenderung cari jalan ke luar negeri.

Menjawab kekhawatiran itu, Sonny dari Komdigi menjelaskan soal kejadian 5 April yang bikin ramai. Ia bilang itu bug dari sisi Steam, di mana data rating tidak ditemukan, kemungkinan karena developer atau publisher belum mengisi survei dan dokumen. Jadi, menurutnya, itu bukan aksi langsung pemerintah buat ngeblok game. Namun, dari kacamata developer, tetap saja hasil akhirnya bikin panik karena game mereka terlihat bermasalah.

Kris menegaskan lagi bahwa yang paling menakutkan sebenarnya keberadaan kategori RC itu sendiri. Selama RC ada, selalu ada risiko semua game Indonesia bisa kena blokir kalau situasi dan kebijakan berubah. Di sini jelas kelihatan perbedaan cara pandang: pemerintah bicara prosedur, developer bicara rasa aman.

Sonny lalu menekankan bahwa Komdigi tidak bisa langsung memblokir game begitu saja. Harus ada beberapa kali peringatan ke developer atau publisher, ditambah laporan atau keresahan masyarakat. Artinya, secara prosedural pemblokiran butuh proses panjang, dan tidak langsung terjadi hanya karena status di IGRS. Tapi ia juga mengakui bahwa Komdigi tetap punya kewenangan memblokir game lewat mekanisme yang melibatkan dialog dengan pelaku usaha dan kerja sama dengan platform.

Di akhir, diskusi bergeser ke hal yang lebih besar, regulasi game di Indonesia secara umum memang masih belum matang dan detail. Banyak hal masih abu-abu dan butuh perincian lebih lanjut. Semua pihak kurang lebih sepakat bahwa pekerjaan rumahnya bukan cuma beresin IGRS, tapi juga membangun kerangka aturan yang bisa sekaligus melindungi pemain dan tetap kasih ruang bernapas buat industri game lokal.