KotakGame

Pemerintah China bersiap merombak kebijakan pengembalian dana di sektor e-commerce. Atas perintah Presiden Xi Jinping, platform seperti PDD Holdings hingga JD.com wajib mengakhiri skema refund tanpa pengembalian barang (return) paling lambat Juli 2025. Langkah ini diambil guna melindungi pedagang dari kerugian finansial di tengah perlambatan ekonomi.

Hanya Pedagang yang Bisa Inisiasi Refund
Menurut dua sumber yang mengetahui langsung kebijakan ini, setelah Juli 2025, proses refund hanya bisa diajukan oleh pedagang bukan konsumen atau platform. Pemerintah telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan e-commerce besar untuk mensosialisasikan perubahan ini.

Tujuannya jelas: mencegah jatuhnya bisnis pedagang akibat beban kerugian dari kebijakan lama yang dianggap terlalu berpihak pada konsumen.

Kontroversi Refund Tanpa Return
Kebijakan refund tanpa return sebelumnya dirancang untuk mempercepat layanan dan menguntungkan kedua pihak. Namun dalam praktiknya, banyak pedagang mengeluh rugi dua kali kehilangan barang sekaligus uang.

Penerapan luas oleh PDD sejak 2021 sempat memicu aksi protes, termasuk demo di kantor Temu pada Juli lalu. Aksi ini memicu intervensi regulator dan desakan untuk revisi kebijakan.

Baca ini juga :

» Pengadilan Amerika Serikat Nyatakan Google Dominasi Pasar Iklan Digital Secara Ilegal!
» Nvidia Rugi Rp 92 Triliun Akibat Larangan Ekspor Chip AI H20 ke China
» Intel Mulai Kehilangan Pangsa Pasar CPU di China, AMD Kian Menguat!
» Rusia dan China Kembangkan Teknologi untuk Menghadapi Dominasi Starlink
» Cegah Penipuan, Komdigi Batasi Registrasi SIM: 9 Nomor per NIK

Fokus Pemerintah: Lawan Persaingan Tidak Sehat
Kritik terhadap praktik e-commerce terus meningkat tahun ini. Regulator pasar dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) menyebut praktik seperti ini sebagai bentuk persaingan tidak sehat. Bahkan, isu tersebut masuk dalam agenda Laporan Kerja Pemerintah pada sidang parlemen Maret lalu.

Respons Perusahaan: Masih Bungkam
Hingga kini, baik PDD, JD.com, Alibaba Group, maupun otoritas seperti Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar belum memberikan pernyataan resmi terkait aturan baru ini.

Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.