KotakGame

Seperti yang sudah kita tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang telah mengharamkan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang yang digunakan untuk transaksi jual-beli, akan tetapi MUI juga menyatakan mata uang kripto tetap diperbolehkan selama sebagai aset atau investasi saja, bukan sebagai alat pembayaran. Menurut MUI, penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset masih memenuhi syarat sebagai sil'ah, sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat, sehingga sah-sah saja untuk dimiliki dan diperjualbelikan.

Baca ini juga :

» Kominfo Bekukan Sementara Operasi Worldcoin dan WorldID Usai Viral Imbalan Rekam Retina Rp800 Ribu
» Mata Uang Kripto Meningkat Drastis Hanya Dalam Hitungan Jam Setelah Pengumuman Dari Presiden Trump
» Presiden Terpilih AS, Donald Trump Luncuran $TRUMP Meme Coin, Tembus $8 Miliar Market Cap
» Bitcoin Sitaan Pemerintah Amerika Bernilai Rp 102 Triliun Siap Dijual
» Rekor Baru, Harga Bitcoin Tembus Angka 1,5 Miliar Rupiah Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah!

Sumber: MUI


Maka dari itu khususnya umat Islam di Indonesia menurut MUI masih diperbolehkan menyimpan kripto sebagai aset atau investasi, bahkan memperjual-belikannya, namun diharamkan jika memakai kripto untuk alat pembayaran atau transaksi jual-beli.


Ilustrasi Crypto


Pemberian fatwa haram kepada cryptocurrency tersebut bukanlah tidak berdasar, namun dikarenakan mata uang kripto mengandung gharar dan dharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Sedangkan dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian yang mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan secara batil.

ICYMI: Is #Crypto is Haram? According to #Indonesia's Religious Council Latest Ruling.. They Say YES!

Find out why 👇https://t.co/WDHCvbapcp pic.twitter.com/nanDzKBN7J

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) November 13, 2021

Penetapan mata uang kripto yang haram sebagai alat jual-beli oleh MUI ini selaras dengan Undang-undang yang menyatakan bahwa pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia adalah mata uang rupiah. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dijelaskan, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Sehingga, aset kripto bukanlah alat pembayaran. Sementara Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengatur tentang kewajban penggunaan rupiah di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Selain berita utama pada artikel ini, Kru KotGa juga punya pembahasan menarik yang bisa kamu tonton pada video di bawah ini.