KotakGame

Pimpinan tertinggi Microsoft Israel, Alon Haimovich, resmi mengundurkan diri menyusul penyelidikan internal atas keterlibatan teknologi perusahaan dalam operasi militer Israel. Skandal ini berpusat pada tuduhan bahwa militer Israel menggunakan infrastruktur Azure Cloud milik Microsoft untuk menyimpan data pengawasan massal (mass surveillance) terhadap jutaan panggilan telepon warga sipil di Gaza dan Tepi Barat.

Haimovich, yang menjabat sebagai Country General Manager selama empat tahun, akan melepaskan jabatannya pada 31 Mei. Microsoft sendiri tidak memberikan alasan mendetail terkait kepergiannya.

Menurut laporan media bisnis Globes, mundurnya Haimovich memicu mundurnya sejumlah manajer senior lain. Akibat krisis kepemimpinan ini, operasional anak perusahaan di Israel kini diletakkan di bawah kendali manajemen Microsoft Prancis.

Investigasi The Guardian mengungkapkan Haimovich adalah sosok kunci yang mempererat hubungan Microsoft Israel dengan Unit 8200—unit intelijen elite militer Israel. Aliansi ini semakin diperkuat setelah pertemuan strategis antara CEO Microsoft, Satya Nadella, dengan komandan Unit 8200 pada tahun 2021.

Meskipun Microsoft kalah dalam tender proyek cloud pemerintah senilai $1,2 miliar (Proyek Nimbus) dari Google dan Amazon pada 2021, mereka tetap agresif memperluas sektor pertahanan lokal melalui platform Azure.

» Pemain Yang Spoiler Game Forza Horizon 6 Dibanned 8.000 Tahun
» Seminggu Sebelum Rilis, Forza Horizon 6 Bocor Dan Sudah Ada Versi Bajakannya. Kenapa Bisa?
» Xbox buang label "Microsoft Gaming", Apa yang beda?
» CEO Xbox, Asha Sharma Dikabarkan Ingin Membuat Tier Baru Xbox Game Pass Lebih Murah
» Microsoft: RAM 32GB Adalah Standar Baru Gamers di Windows 11

Investigasi bersama oleh The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call pada Agustus 2025 mendapati bahwa data sadapan telepon warga Palestina disimpan di pusat data (data center) Microsoft di Belanda dan Irlandia. Penempatan ini memicu polemik hukum karena memindahkan data militer sensitif ke dalam yurisdiksi perlindungan privasi Uni Eropa yang sangat ketat.

Menanggapi tekanan publik, Presiden Microsoft Brad Smith mengumumkan pada September 2025 bahwa pihaknya telah menonaktifkan sejumlah layanan Azure untuk unit tertentu di bawah Kementerian Pertahanan Israel. "Microsoft bukanlah pemerintah atau sebuah negara. Kami adalah perusahaan, dan kami berhak memutuskan produk apa yang ditawarkan kepada pelanggan," tegas Smith.

Kontroversi ini juga memicu gelombang protes dari internal karyawan Microsoft, termasuk aksi interupsi pidato Satya Nadella pada awal tahun 2025 hingga pemecatan beberapa staf yang melakukan aksi demonstrasi di kantor eksekutif.

Di penghujung tahun, krisis ini mulai memengaruhi hubungan dengan investor global. Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund) Norwegia selaku salah satu pemegang saham terbesar Microsoft mendesak perusahaan untuk melaporkan risiko operasional mereka di negara-negara yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM serius. Walaupun Microsoft kini telah memangkas sebagian besar kerja samanya dengan Kementerian Pertahanan Israel, kontrak utama mereka diperkirakan akan tetap diperpanjang akhir tahun ini.

Selain berita utama di atas, KotakGame juga punya video menarik yang bisa kamu tonton di bawah ini.