KotakGame

Beberapa pemerintahan di sebuah negara memang terkadang membuat peraturan untuk video game. Seperti peraturan mengenai lootbox di Inggris dan Perancis, penggantian PUBG menjadi Game of Peace di Tiongkok, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi para warganya, khususnya para pemain yang di bawah umur. Mereka terkadang tidak dapat mengendalikan atau mengatur waktu bermain game.

Baca ini juga :

» ROG Ally Kuasai Pasar Gaming Handheld PC di Indonesia
» [VIDEO] Review SanDisk GamePlay microSD™
» Resiko Gede Tambah Storage? Solusi cepat tepat & aman Gamer! SanDisk GamePlay microSD Gaming Ngebut!
» Prosesor Intel Lunar Lake MX Digambarkan Pada Platform Referensi, Spesifikasi Dikonfirmasi!
» ASUS Umumkan Kehadiran Chassis TUF Gaming GT302 ARGB untuk PC Berkinerja Tinggi

Sumber: Gamerant
Hal ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan perfektur Kagawa di Jepang. Mereka sedang mempertimbangkan soal pembatasan jam bermain untuk anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja hanya bisa mengakses video game selama satu jam ketika weekday dan satu setengah jam selama weekend. Tentunya remaja yang dimaksud adalah remaja yang berusia di bawah 18 tahun.

Hal ini masih dalam perencanaan dan belum mendapatkan sanksi serius, mengingat Kagawa adalah perfektur paling kecil di Jepang. Agar kebijakan ini masuk ke pemerintah pusat tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Belum jelas juga apakah pemerintah Jepang setuju dengan hal ini. Apalagi beberapa penelitian justru mengatakan bahwasanya video game tidak menyebabkan kecanduan seperti yang ditakutkan.

Hal seperti ini dirasa cukup untuk menghindari insiden seperti di Taiwan, dimana ada seorang pria yang tewas setelah bertahan tiga hari di sebuah warnet. Namun dengan pengawasan orang tua yang cukup, rasanya hal ini tidak perlu dilakukan ya Kotakers?

Sumber: Gamerant